1.
JUDUL BUKU :
The Ulama in Contemporary Islam : CUSTODIANS OF
CHANGE
2.
PENULIS :
Muhammad Qasim Zaman
3.
PENERBIT :
PRINCETON UNIVERSITY PRESS
4.
Tahun Cetak :
2002
5.
Tebal Halaman :
293 Halaman
6.
ISBN :
0-691-09680-5
7.
JUDUL ARTIKEL : Conceptions
of the Islamic State
B. Ringkasan Isi
Dalam bab ini dijelaskan bahwa
sebagai intelektual dan sebagai elit yang berkuasa, kaum modernis sering terus
menganggap Islam sebagai bagian penting, bahkan fundamental, dari identitas
mereka. Terkadang mereka saling mengalahkan dalam mengakui prinsip bahwa Islam
harus memainkan peran penting dalam kehidupan publik. Misalnya, pada tahun1949,
Majelis Konstituante Pakistan yang didominasi modernis mengadopsi dengan apa
yang disebut Resolusi Tujuan yang memberikan, antara lain, bahwa "Kedaulatan
atas seluruh alam semesta adalah milik Allah SWT saja, dan wewenang yang telah
Dia delegasikan kepada Negara Pakistan melalui rakyatnya untuk dilaksanakan
dalam batas-batas yang ditentukan oleh-Nya adalah kepercayaan suci”. Resolusi
itu lebih jauh menjanjikan bahwa warga negara Muslimakan dimungkinkan untuk
mengatur hidup mereka dalam lingkup individu dan kolektif sesuai dengan ajaran
dan persyaratan Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini
terjadi pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Zia al-Haqq pada tahun 1988
yang mengumumkan Penegakan Hukum Syariah bahwa syariah akan menjadi “sumber
hukum tertinggi di Pakistan dan Grundnorm untuk panduan pembuatan kebijakan
oleh negara”.
Inisiatif-inisiatif Zia al-Haqq dan
Nawaz Sharif yang mengislamkan memberi arti penting pada posisi Islam dalam
kehidupan publik. Namun, pemerintahan-pemerintahan ini tidak kalah didominasi
oleh elit modern yang berpendidikan Barat daripada rezim-rezim lain dalam
sejarah Pakistanyang mengakibatkan Zia al-Haqq
terbunuh dalam kecelakaan pesawat pada bulan Agustus 1988.
Tidak seperti pemerintah lain, mereka
berusaha keras untuk memupuk nikmat ulama. Tetapi pada akhirnya negara tetap
curiga terhadap ulama, seperti yang mereka lakukan terhadap para ulama. Apakah
itu Dewan Ideologi Islam atauPengadilan Syari'at Federal atau pengumpulan dan
pencairan zakat atau keputusan tentang hukum Islam mana yang akan diberlakukan
dan bagaimana, para modernis, bukan ulama, yang mengendalikan instrumen
islamisasi.
Salah satu pernyataan yang
paling berpengaruh oleh ulama Pakistan pada tahun 1951 mengenai Deklarasi 22
poin, yang kemudian diadopsi antara lain menyatakan bahwa:
1.
penguasa dan pemberi hukum sejati adalah Allah,
2.
hukum negara harus didasarkan pada Alquran dan sunah, dan tidak ada hukum
yang diizinkan yang bertentangan dengan sumber-sumber dasar ini.
3.
Negara harus didasarkan bukan pada pertimbangan geografi, ras, atau bahasa,
tetapi "pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang didasarkan pada kode
kehidupan yang disajikan oleh Islam."
4.
Negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi perintah Alquran yang
diperuntukan menegakkan praktik dan ritual Islam, dan itu adalah untuk membuat
ketentuan untuk pendidikan Islam sesuai dengan persyaratan dari sekte Islam
"diakui" yang berbeda.
Terlepas dari perbedaan
agama atau ras, negara harus menyediakan kebutuhan dasar rakyat, termasuk
makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis, dan pendidikan, dan memastikan
bagi warga negaranya semua hak yang telah diberikan oleh syariah bagi mereka,
termasuk hak untuk hidup, kehormatan, agama, kebebasan berekspresi, dan mencari
nafkah.
Sekte-sekte Islam yang
“diakui” harus menikmati kebebasan beragama dalam batas-batas hukum, dan
hal-hal yang berkaitan dengan hukum status pribadi harus diputuskan sesuai
dengan mazhab hukum masing-masing. Penghuni non-Muslim negara harus memiliki
kebebasan beragama dan hak untuk pendidikan agama mereka sendiri dan
pelestarian budaya mereka, dalam batas-batas hukum. Penyebaran pandangan yang
bertentangan dengan prinsip dasar dari negara Islam harus dilarang; dan
akhirnya, tidak ada penafsiran Konstitusi yang bertentangan dengan Alquran dan
sunah.
Untuk sebagian besar
sejarah Islam, syariah lebih baik dipahami bukan sebagai kode dalam pengertian
modern dari istilah tersebut, tetapi, seperti yang dikatakan Nathan Brown dan
yang lainnya, sebagaimana tradisi diskursif yang berkelanjutan diartikulasikan
dalam dan melalui praktik-praktik yang terkait dengan pendidikan dan lembaga
peradilan.
Dalam masyarakat Muslim
kontemporer tertentu masih banyak terdapat penolakan terhadap kodifikasi
syariah. Misalnya, di Arab Saudi, banyak ulama melihat kodifikasi sebagai
ancaman terhadap otoritas hakim untuk memutuskan kasus-kasus individual dengan
pertimbangan pertimbangannya yang dipandu langsung oleh teks-teks kitab suci
yang mendasar (ijtihad) atau kepada hukum sebelumnya.
Ulama modern mengambil
pandangan yang lebih luas tentang kekuatan negara: negara tidak boleh hanya
membiarkan orang menjalani kehidupan Islam tetapi harus secara aktif menegakkan
dan menerapkan hukum Islam, tetapiambivalensi bukan hanya ulama. Kekuatan
negara-bangsa modern untuk menyusup ke dalam dan mengatur semua aspek kehidupan
warganya berarti bahwa agama menempati tempat yang tidak mudah di mana pun
negara modern. Seperti yang diamati Talal Asad dengan mengacu pada
klaim kontradiktif dari negara sekuler modern, negara-bangsa “membutuhkan ruang
yang dibatasi dengan jelas yang dapat digolongkan dan diatur: agama,
pendidikan, kesehatan, waktu luang, pekerjaan, pendapatan, keadilan,
perang"; namun "ruang yang dapat dihuni agama dengan tepat dalam
masyarakat harus terus-menerus didefinisikan ulang oleh hukum karena reproduksi
kehidupan sekuler di dalam dan di luar negara-bangsa terus-menerus memengaruhi
kejelasan ruang itu.
Islamisasi juga berfungsi
untuk memperkuat kontrol negara atas masyarakat, untuk memperluas dan
memperdalam jangkauannya ke bidang-bidang baru, termasuk aspek kehidupan
beragama. Islamisasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan
otoritas pemerintah sendiri.
Ideologi Mawdudi sangat
bertumpu pada gagasan mempersiapkan komunitas baru orang-orang benar, yang
berpendidikan baik dalam apa yang ia anggap sebagai norma-norma Islam yang
mendasar dan siap untuk memimpin masyarakat di jalur “revolusi” Islam.para pengikut
Mawdudi terus berjuang dengan ketegangan antara “pendidikan sebagai rekayasa
budaya” dan partisipasi politik aktif dalam apa yang mereka anggap sebagai
sistem politik yang inheren cacat.Bagi Mawdudi, Islam dan negara Islam pada
akhirnya bersinonim: untuk mempromosikan cara hidup Islam, otoritas negara dan
intervensi aktif sumber dayanya sangat penting, sehingga upaya untuk mendirikan
negara Islam sendiri menjadi panggilan utama seorang Muslim.
C. Analisis Artikel
Negara,
bagi Maududi, bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan, yaitu, untuk hidup
sesuai dengan norma-norma dan dalam mengejar tujuan yang dimaksudkan oleh Allah
; itu menjadi tujuan itu sendiri,bahkan ketika mereka berusaha menggunakan negara
sebagai instrumen Islamisasi dan untuk menegaskan peran khusus mereka di
dalamnya, para ulama biasanya tidak mau memberikan kekuasaan besar kepada
negara atau bahkan untuk membuat segala sesuatu yang lain.
Islam adalah sesuatu yang didasarkan
pada syariah, maka itu adalah orang yang paling berpengetahuan dalam syariah
yang harus dipercayakan dengan pemerintahan negara seperti itu.
Ada dua hal kemungkinan yang oleh para
ulama lihat di negara sebagai instrumen islamisasi, kemudian, sering diimbangi
oleh bahaya bahwa itu mewakili tradisi keagamaan yang berusaha dipertahankan
oleh para ulama sebagai relatif independen. Pertama, untuk mengkarakterisasi
pandangan ulama tentang negara Islam hanya berdasarkan pada pengembangan diri —
pada gagasan bahwa negara itu Islami selama para ulama sendiri memiliki peran
penting di dalamnya. Kedua, ambivalensi ulama modern terhadap negara, secara
ironi, melayani mereka dengan cukup baik,karena telah memungkinkan dan bahkan
memaksa mereka untuk mengejar, dengan fleksibilitas yang besar, beberapa opsi
secara bersamaan.
Para ulama dan organisasi
religiopolitik bahwamereka harus menghidupkan kembali identitas agama mereka.
Solusi terhadap yang dapat merugikan ulama karena kepercayaan masyarakat adalah
mereka harus berkolaborasi dengan pihak lain, non-agama, hanya dengan
ketentuan mereka sendiri. Dalam bekerja sama dengan pihak-pihak seperti itu,
para ulama harus memastikan bahwa tidak ada aliansi ini yang mendudukkan mereka
hanya sebagai "bawahan yang tidak penting" (tabi 'muhmil).
